Webinar Prodi MIA Pascasarjana UGJ Diikuti 1.020 Partisipan

Bagikan Melalui

KESAMBI, (KC Online).-
Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MIA) Sekolah Pascasarjana Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon menggelar seminar online atau dikenal dengan istilah webinar dengan mengangkat tema “Mengawal Penggunaan APBD dan APBDes Untuk Penanganan Covid-19”, Rabu (24/6/2020). Webinar tersebut diikuti 1.020 partisipan di seluruh Indonesia.
Informasi yang dihimpun KC, dalam webinar tersebut bertindak selaku Keynote Speaker Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si (Rektor UGJ). Sementara narasumber yang dihadirkan secara online yakni Drs. H. Helmizar, ME (Kepala Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI), Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE., MM., Ak. CA (Dekan Fakultas Ekonomi/Guru Besar UGJ/Dosen MIA), Dr. H. Jefry Romdonny (Anggota Komisi VIII DPR RI) dan Dr. Moh. Taufik Hidayat, Drs., M.Si (Ketua Prodi MIA Sekolah Pascasarjana UGJ/ Dosen MIA).
Seminar online yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut dimoderatori Sekretaris Prodi MIA, Iskandar Zulkarnaen, S.Sos., M.Si. Dalam seminar online kali ini, peserta selain mendapatkan sertifikat digital juga doorprize berupa batik, kaos, buku, dan hadiah menarik lainnya.
Dalam kesempatan itu, Rektor UGJ, Mukarto Siswoyo berpendapat pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBN, APBD hingga APBDes sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Perppu No. 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan daerah.
Kemudian pada pasa 28, nomor 9 terkait ketentuan di dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 dan 317 yang mengatur tentang perubahaan APBD, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19. “Hal ini antara lain berarti perbuahan ABPD dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD,” kata Mukarto.
Sementara itu, Kepala Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Drs. H. Helmizar, ME menyampaikan pendapatnya, dalam pelaksanaan kebijakan refocusing anggaran selama penanganan Covid-19, perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak, khususnya lembaga perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan nasional. “Komitmen kepala daerah, APIP dan Inspektora Daerah sangat diperlukan agar kebijakan penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif,” tuturnya.
Seusai seminar, Direktur Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. H. Endang Sutrisno, S.H.,M.Hum, CIQaR, menuturkan, pihaknya menggelar webinar soal kebijakan refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19 ini karena memang sedang menjadi isu yang lagi hangat di masyarakat, sehingga kalangan akademisi khususnya Pascasarjana UGJ Cirebon berkewajiban memberikan pemahaman yang lurus berdasarkan aturan. “Ini sangat penting diketahui, agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pola webinar ini, adalah pola baru bagi dunia pendidikan khususnya di wilayah Ciayaumajuning. Dan kami, sepanjang pandemi Covid-19 belum berakhir, akan terus menggelar webinar dengan isu-isu yang sedang trending di masyarakat,” paparnya didampingi Ketua Prodi MIA Sekolah Pascasarjana UGJ yang juga Dosen MIA, Dr. Moh. Taufik Hidayat. (Alif/KC Online)

 

Sumber : Kabarcirebon.com