Seminar Nasional Mengupas Persinggungan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Aparatur Pemerintah

Bagikan Melalui

Cirebon-Program Studi Magister Ilmu Hukum mengadakan acara Seminar Nasional yang bertema “Mengupas Persinggungan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Aparatur Pemerintah”, dengan pembicara Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH.MH (Ketua Komisi Yudisial Tahun 2010 – 2015); Prof. Dr. Ibnu Artadi, SH.M.hum (Guru Besar Pidana Unswagati Cirebon) dan Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.M.H. Seminar ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 di Auditorium Kampus 1 – Unswagati Cirebon – Jalan Pemuda No. 32 Cirebon.

Peserta yang hadir pada seminar ini bukan hanya mahasiswa tetapi juga pejabat pemerintahan daerah serta dosen – dosen di wilayah Ciayumajakuning. Seminar ini dibuka oleh Wakil Rekot 1 Unswagati (Dr. Alfandi, Ir.,MS) mewakili Rektor Unswagati  (Prof Dr H Rochanda Wiradinata, MP) yang tengah bertugas keluar kota diawali dengan sambutan Direktur Pascasarjana Unswagati (Dr EnDSC_0201dang Sutrisno SH M.Hum).

Dr Endang menyampaikan bahwa digelarnya seminar tersebut untuk mengkaji berbagai porblematika dan fenomena hukum yang ada di Indonesia. Begitu banyak kasus yang tak kunjung selesai, seperti kasus Munir, kasus Wiji Thukul, dan kasus-kasus lainnya kini muncul kasus korupsi e-KTP yang  mencapai triliunan rupiah. “Kasus-kasus tersebut bersinggungan dengan aspek administrasi pemerintahan. Untuk itu dalam seminar ini mencoba untuk dibedah. Dan kami juga berharap dukungan dari universitas untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ucapan terimakasih atas kesuksesan Seminar Nasional diberikan kepada Panitia yang telah swadaya dalam menyelenggarakan seminar ini.

DSC_0208Dr. Alfandi atas nama rektor menyambut baik kegiatan seminar nasional ini sebagai sebuah forum ilmiah yang juga mengkaji tentang berbagai problematika hukum yang berkembang di masyarakat. Diantaranya, sambung Dr Alfandi, bagaimana upaya penegakan hukum dalam lingkup perundang-undangan yang ada. Dia juga berharap kegiatan ini akan di-follow up dengan kegiatan-kegiatan berikutnya.

DSC_0224Dalam paparannya, Prof Eman Suparman menyampaikan bahwa terkait dengan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 20 tahun 2001 pengganti Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya berlaku secara mengikat baik aparatur birokrasi juga lembaga peradilan. “UU Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang Tipikor merupakan peraturan perundang-undangan yang menyasar sistem reformasi birokrasi,” katanya.

ibnuSementara Prof Ibnu Artadi mengungkapkan tentang penyalahgunaan wewenang yang dalam hukum pidana tidak memiliki pengertian sendiri tentang penyalahgunaan wewenang ambil alih hukum administrasi. Sesuai putusan MA no 977/k/PID/2004 penyalahgunaan wewenang tidak ditemukan eksplisitnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana menggunakan pengertian dalam cabang hukum lainnya (hukum administrasi). “Dalam praktik penegakan hukum korupsi dari penyalahgunaan wewenang belum ada keseragaman pemaknaan. Dan Diskresi dimana ada kebebasan atas wewenang yang diberikan hukum untuk  bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri dnegan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kskosongan hukum maka tidak dipidana seperti pelayanan umum terlayani, Negara tidak dirugikan dan tidak mengambil keuntungan,” ujarnya.

bowoSedangkan Dr. Rakhmat Bowo S, SH MH mengemukakan beberapa pesoalan terkait ditetapkannya Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 yang  secara normatif, konsep penyalahgunaan wewenang tersebut dianggapnya agak kacau. Apabila ditinjau secara teoretik bermakna sangat luas, karena meliputi tindakan melanggar hukum, tindakan tanpa kewenangan dan tindakan sewenang-wenang. Persoalan itu berimplikasi pada pilihan pasal yang mendasari dakwaan tipikor.

Selain pemaparan dari tiga narasumber, seminar ini pun dimeriahkan dengan diskusi antara nara sumber dengan peserta. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan salah satunya mengenai apakah korupsi dapat dilokalisasi? Pertanyaan ini sangat menggelitik nara sumber. Korupsi tidak dapat dilokalisasi seperti protistusi, karena korupsi bukan hanya terjadi pada suatu daerah tetapi prakteknya terjadi di semua daerah.

DSC_0260